Sejarah Farmasi

          1.    Periode Zaman Penjajahan sampai Perang Kemerdekaaan

                Tonggak sejarah kefarmasian di Indonesia pada umumnya diawali dengan pendidikan asisten        apoteker semasa pemerintahan Hindia Belanda.

      2.  Periode Setelah Perang Kemerdekaan Sampai dengan Tahun 1958
             Pada periode ini jumlah tenaga farmasi, terutama tenaga asisten apoteker mulai bertambah jumlah yang relatif lebih besar. Pada tahun 1950 di Jakarta dibuka sekolah asisten apoteker Negeri (Republik) yang pertama , dengan jangka waktu pendidikan selama dua tahun. jumlah apoteker juga     mengalami peningkatan, baik yang berasal dari pendidikan di luar negeri maupun lulusan dari dalam     negeri.

3. Periode Tahun 1958 sampai dengan 1967

industri-industri farmasi menghadapi hambatan dan kesulitan yang cukup berat, antara lain kekurangan devisa dan terjadinya sistem penjatahan bahan baku obat sehingga industri yang dapat bertahan hanyalah industri yang memperoleh bagian jatah atau mereka yang mempunyai relasi dengan luar negeri. industri farmasi dalam negeri hanya dapat berproduksi sekitar 30% dari kapasitas produksinyaSekitar tahun 1960-1965, beberapa peraturan perundang-undangan yang penting dan berkaitan dengan kefarmasian yang dikeluarkan oleh pemerintah antara lain :

(1) Undang-undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan

(2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1961 tentang barang

(3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan, dan

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1965 tentang Apotek. Pada periode ini pula ada hal penting yang patut dicatat dalam sejarah kefarmasian di Indonesia, yakni berakhirnya apotek dokter dan apotek darurat.

Dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 33148/Kab/176 tanggal 8 Juni 1962, antara lain ditetapkan : 
(1) Tidak dikeluarkan lagi izin baru untuk pembukaan apotek-dokter, dan

(2) Semua izin apotek-dokter dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Januari 1963.

Sedangkan berakhirnya apotek darurat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 770/Ph/63/b tanggal 29 Oktober 1963 yang isinya antara lain :

(1) Tidak dikeluarkan lagi izin baru untuk pembukaan apotek darurat,

(2) Semua izin apotek darurat Ibukota Daerah Tingkat I dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1

Pebruari 1964, dan

(3) Semua izin apotek darirat di ibukota Daerah Tingkat II dan kota-kota lainnya

dinyatakan tidak berlaku lagi sejak tanggal 1 Mei 1964.Pada tahun 1963, sebagai

realisasi Undang-undang Pokok Kesehatan telah dibentuk Lembaga Farmasi Nasional

(Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 39521/Kab/199 tanggal 11 Juli 1963).